BERITA

Tana Paser – Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Paser menghadiri Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas dan Keaktifan Pengelolaan JDIH Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Ruang Rapat Tepian II Kantor Gubernur Kaltim pada Senin, 19 Oktober 2026 melalui zoom meeting.  Bimtek ini menjadi wadah silaturahmi sekaligus sharing session antara anggota JDIH kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota serta perangkat daerah terkait mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di wilayah kerjanya masing-masing.

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber yang mumpuni, yaitu narasumber dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur, dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.

Pemaparan pertama disampaikan perwakilan dari BPHN, yaitu Munajatun Nurur Rohmah Lingga Utami dan Idham mengenai Kebijakan dan Evaluasi Pengelolaan JDIH Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari Ade Prayudha, Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kota Balikpapan. Ade memaparkan kegiatan penyebarluasan dan pengembangan informasi produk hukum daerah yang menjadi program JDIH Kota Balikpapan seperti JDIH goes to School untuk memperkenalkan sejak dini JDIH Kota Balikpapan kepada anak sekolah dan tingkat menengah pertama. Kemudian pembuatan Film edukasi bertemakan bullying untuk memberikan pemahaman kepada anak sejak dini terkait bullying dan anak yang berhadapan dengan hukum, sosialisasi produk hukum daerah di berbagai kecamatan dan kelurahan di Kota Balikpapan, menyebarluaskan informasi produk hukum melalui media Podcast, produk hukum terjemahan ke bahasa inggris serta adanya produk hukum ramah disabiitas dalam bentuk braile dan bahasa isyarat.

Pemaparan ketiga oleh Adi Setiawan, Pranata Komputer Ahli Muda Diskominfo Kaltim menyampaikan materi mengenai Layanan JDIH dalam Ekosistem Pemerintah Digital (Pemdi). Posisi JDIH dalam ekosistem Pemdi sebagai portal administrasi pemerintahan dan portal layanan publik. Pada pemdi, paradigmanya fokus pada layanan digital yang berdampak. Komitmen dari pimpinan menjadi faktor penting dalam pengembangan JDIH. Selain itu, pembaharuan berkala atas metadata dan pentingnya diseminasi produk hukum menjadi isu penting untuk mengukur keaktifan pengelola.

“Pelaporan melalui e-Report menjadi aspek penting dalam mengevaluasi perkembangan pengelolaan JDIH. Keaktifan pengelola JDIH  dalam memperbarui dan mendiseminasikan dokumentasi dan informasi hukum sehingga dapat diakses oleh masyarakat” ujar Adi Setiawan.   

JDIH yang aktif, berkualitas, terintegrasi dan dipercaya pengguna menjadi fondasi kepastian hukum dan transparansi.