Tana Paser – Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Paser menghadiri Bimbingan Teknis Peningkatan
Kapasitas dan Keaktifan Pengelolaan JDIH Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Biro
Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Ruang Rapat Tepian II
Kantor Gubernur Kaltim pada Senin, 19 Oktober 2026 melalui zoom meeting.
Bimtek ini menjadi wadah silaturahmi
sekaligus sharing session antara anggota JDIH kendala yang dihadapi oleh
pemerintah daerah kabupaten/kota serta perangkat daerah terkait mengenai
pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di wilayah kerjanya
masing-masing.
Kegiatan ini menghadirkan
sejumlah narasumber yang mumpuni, yaitu narasumber dari Badan Pembinaan Hukum
Nasional (BPHN), Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur, dan Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.
Pemaparan pertama disampaikan
perwakilan dari BPHN, yaitu Munajatun Nurur Rohmah Lingga Utami dan Idham
mengenai Kebijakan dan Evaluasi Pengelolaan JDIH Provinsi Kalimantan Timur
Tahun 2025. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari Ade Prayudha, Analis
Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kota Balikpapan. Ade memaparkan
kegiatan penyebarluasan dan pengembangan informasi produk hukum daerah yang
menjadi program JDIH Kota Balikpapan seperti JDIH goes to School untuk
memperkenalkan sejak dini JDIH Kota Balikpapan kepada anak sekolah dan tingkat menengah
pertama. Kemudian pembuatan Film edukasi bertemakan bullying untuk memberikan
pemahaman kepada anak sejak dini terkait bullying dan anak yang berhadapan
dengan hukum, sosialisasi produk hukum daerah di berbagai kecamatan dan
kelurahan di Kota Balikpapan, menyebarluaskan informasi produk hukum melalui
media Podcast, produk hukum terjemahan ke bahasa inggris serta adanya produk
hukum ramah disabiitas dalam bentuk braile dan bahasa isyarat.
Pemaparan ketiga oleh Adi
Setiawan, Pranata Komputer Ahli Muda Diskominfo Kaltim menyampaikan materi
mengenai Layanan JDIH dalam Ekosistem Pemerintah Digital (Pemdi). Posisi JDIH
dalam ekosistem Pemdi sebagai portal administrasi pemerintahan dan portal
layanan publik. Pada pemdi, paradigmanya fokus pada layanan digital yang
berdampak. Komitmen dari pimpinan menjadi faktor penting dalam pengembangan
JDIH. Selain itu, pembaharuan berkala atas metadata dan pentingnya diseminasi
produk hukum menjadi isu penting untuk mengukur keaktifan pengelola.
“Pelaporan melalui e-Report
menjadi aspek penting dalam mengevaluasi perkembangan pengelolaan JDIH.
Keaktifan pengelola JDIH dalam
memperbarui dan mendiseminasikan dokumentasi dan informasi hukum sehingga dapat
diakses oleh masyarakat” ujar Adi Setiawan.
JDIH yang aktif, berkualitas,
terintegrasi dan dipercaya pengguna menjadi fondasi kepastian hukum dan
transparansi.