Tana Paser – Muhammad Fauzan
Anshary dan Abdul Wahid dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Paser
menghadiri Rapat Koordinasi Rencana Aksi
Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Periode 2026-2030 yang diselenggarakan oleh
Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) Kalimantan Timur, Kamis, 22
Oktober 2026, bertempat di Hotel Puri Senyiur, Samarinda. Rapat koordinasi ini
bertujuan untuk menyamakan pemahaman serta memperkuat kesiapan
Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, serta kantor
wilayah dan wilayah kerja Kementerian Hak Asasi Manusia dalam menghadapi
peralihan dari RANHAM Tahun 2021–2025 menuju RANHAM Tahun 2026–2030.
Kegiatan ini dibuka oleh Kepala
Kanwil Kementerian HAM Kalimantan Timur, Umi Laili serta sambutan dari Direktur
Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM yang diwakili oleh Direktur Kepatuhan HAM Instansi
Pemerintah Henny Tri Rama Yanti.
Pemaparan pertama disampaikan oleh
Syamsu Wijaya dari Kementerian HAM dengan materi Persiapan Pelaksanaan RANHAM
2026-2030. Dengan berakhirnya Perpres 53
Tahun 2021 tentang RANHAM maka di tahun 2026 dilaksanakan persiapan untuk
melaksanakan Supervisi Penyelenggaraan RANHAM tahun 2026 – 2030 khususnya bagi
Pemerintah Daerah. “Transisi RANHAM bukan sekedar pergantian periode, tetapi
jembatan untuk memastikan tidak terjadi kekosongan kebijakan, program,
anggaran, pelaporan, dan akuntabilitas HAM” ujar Syamsu.
Selanjutnya Materi Sinkronisasi
Rencana Aksi Hak Asasi Manusia dengan Pembangunan Daerah disampaikan oleh
Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Suparmi. Prinsip HAM masuk ke perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi Pembangunan daerah. “Pembangunan bukan
hanya menghasilkan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, Pembangunan juga
harus menjamin akses, partisipasi, manfaat dan perlindungan yang setara.” Ujar
Suparmi. Integrasi HAM adalah cara
memastikan pembangunan menjangkau semua orang dan tidak meninggalkan kelompok
yang paling rentan.
Terakhir materi berjudul Strategi Penyelenggaraan Program RANHAM di Wilayah Provinsi Kalimantarn Utara disampaikan oleh Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Utara yang diwakili Dian Hidayat. Pemerintah Provinsi mengoordinasikan persiapan bersama pemerintah kabupaten/kota tanpa mengambil alih kewenangannya. Adapun terdapat 4 (empat) risiko yang paling sering muncul pada tahap persiapan : yaitu dipahami sebagai anggaran tambahan, peran provinsi dan kabupaten/kota kabur, data dan bukti yang tidak seragam atau terlambat serta akses geografis menghambat partisipasi. Melalui kegiatan ini, diharapkan upaya penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia di Kabupaten/Kota dapat terus dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan.