Surabaya, 25 November 2021
Dari acara Bimtek tersebut yang diperoleh terkait hubungan JDIH dengan Bantuan Hukum sebagaimana yang ada di Kota Surabaya Guna Peningkatan Eksistensi JDIH dalam Bantuan Hukum salah satunya agar nantinya Kabupaten/Kota bisa dibuatkan aplikasi sebagai sarana untuk memudahkan dari Perangkat Daerah jika ada hal yang ingin dikonsultasikan, aduan, usulan bantuan dan jadwal sidang, sehingga bisa langsung melaui Aplikasi tersebut tanpa harus datang ke Bagian Hukum, dan akan dijawab Langsung di aplikasi tersebut oleh kuasa hukum Pemerintah;
Dalam pengembangan terkait Webside JDIH pada Biro Hukum di Provinsi Jawa Timur, tidak hanya sekedar memasukkan Perda dan Perbup saja namun Publik Warning, Seperti BPOM label pada produk - produk kesehatan yang tidak terdaftar. Produk-produk berdasarkan informasi valid kandungannya ternyata ada yang membahayakan kesehatan konsumen sehingga perlu di Muat dalam Web JDIH. (Dr. LILIK PUDJIASTUTI, S.H., M.H selaku Narasumber dari Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur). BK